Deputi Administrasi Setjen DPR RI Mardian Umar membuka acara rapat koordinasi keprotokolan. Foto: Nadya/od

Kepala Biro Protokol Setjen DPR RI Suratna mengatakan, dibuatnya Pedoman Keprotokolan yang diperuntukkan bagi Pimpinan/Anggota/Lembaga DPR RI untuk memberikan Kehormatan dan hak keprotokolan mereka dalam menjalankan tugas dan fungsinya baik di dalam gedung maupun di luar gedung.

“Jadi, Pedoman Keprotokolan ini adalah sebagai upaya dari Setjen DPR RI untuk memberikan Courtesy (Kehormatan) bagi Pimpinan/Anggota/Lembaga DPR RI didalam hak-hak keprotokolan. Tentu ini sekarang kita mendapatkan masukan banyak sekali terkait dengan apa yang perlu diatur. Karena hal-hal yang tekhnis didalam UU Keprotokolan itu belum ada, sehingga kita harus membuat aturan-aturan teknis yang dapat memberikan penghormatan kepada Pimpinan/Anggota/Lembaga DPR melalui Pedoman keprotokolan DPR RI ini,” kata Suratna usai memimpin Rapat Koordinasi Pembahasan Pedoman Keprotokolan. Turut hadir dalam acara tersebut sebagai  pembicara dari Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri RI, di Ruang Rapat Sekjen DPR RI, Kamis (07/12/17).

Ia menjelaskan, bahwa banyak hal dalam keprotokolan yang nantinya akan diatur dalam pedoman keprotkolan Anggota DPR RI. Diantaranya tata keprotokolan yang menyangkut hak tata penghormatan, tata tempat upacara, tata penyematan pin, tata duduk dalam pertemuan bilateral dengan negara-negara sahabat.

“Semua hal itu harus ditempatkan sebagaimana hak-hak keprotokolan Anggota DPR RI, dan hal-hal tersebut belum diatur secara tekhnis dalam UU Keprotokolan, oleh karenanya pedoman keprotokolan sangat dibutuhkan,” jelasnya.

Ia melanjutkan, untuk memberikan pemahaman yang sama tentang pemahaman tata penghormatan, tata tempat, dan tata upacara bagi anggota dewan, pedoman keprotokolan ini perlu disosialisasikan  ke daerah-daerah.

Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Deputi Administrasi Setjen DPR RI Mardian Umar yang membuka acara rapat koordinasi tersebut,  meminta masukan dari narasumber untuk memberikan aturan-aturan yang tepat bagi protokoler DPR RI dalam memberikan hak keprotokolan kepada Anggota DPR RI. Mengingat, keinginan dan suasana Anggota DPR RI cukup dinamis. 

Untuk menanggapi seluruh persoalan keprotokolan Anggota DPR RI, Narasumber/Pembicara tentang keprotokolan yang dihadirkan dari Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri RI Dienne Hardijanti Moehario mengapresiasi seluruh kinerja protokol DPR RI yang dinilai cukup inovatif dan tertib dalam memberikan keprotokolan bagi Anggota DPR RI. Menyangkut hal-hal lain yang terkait dengan keinginan-keinginan Anggota DPR RI yang dinilai cukup berdinamika, dirinya menyarankan untuk dibahas bersama instansi tekhnis agar mendapatkan cara terbaik untuk dapat mengimpelementasikannya.

“Silahkan saja nanti dibahas bersama instansi tekhnis dengan demikian ada cara yang terbaik untuk bisa mengimplementasikannya, karena ini penting untuk di lapangan dan juga untuk keamanan dari Ketua Anggota DPR RI. Sebaiknya dibicarakan dengan matang dengan Kementerian atau Instansi yang terkait untuk mengimplementasi saran dan masukannya,” paparnya. (ndy/sc)